Ham & Diskriminasi

  1. Pengertian HAM dan HAM menurut pandangan Islam
  • Pengertian HAM

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (dalam pasal 1 angka 1 UU No. 39 Thaun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM)

Dari pengertian diatas, maka HAM mengandung 2 makna :

  1. HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan alamat yang melekat dalam diri manusia sejak manusia dilahirkan ke dunia.
  2. HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan instrumen untuk menjaga hakekat dan martabat manusia dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur.

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

1. Hak asasi pribadi / personal Right
– Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
– Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
– Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
– Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik / Political Right
– Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
– hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
– Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
– Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
– Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
– Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
– Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
– Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
– Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
– Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
– Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
– Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
– Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
– Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
– Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
– Hak mendapatkan pengajaran
– Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

  • HAM menurut pandangan Islam

Islam memandang bahwa manusia adalah onyek penghormatan dari sisi Allah SWT, menganugerahi penghormatan itu dan memberikannya kepada manusia sebagai keutamaan (karunia) yang berasal dari Allah SWT. Setiap manusia dengan sifatnya sebagai manusia adalah sama, sama mendapatkan penghormatan ini, meskipun berbeda-beda warna kulitnya tempat tinggal dan nasabnya. Begitu juga antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini juga sama, sama mendapatkan penghormatan itu. Allah berfirman :’’Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Isra’: 17 : 70)

B.     Pengertian diskriminasi gender

Diskriminasi gender adalah ketentuan, persepsi atau aturan publik atau privat atau kebijakan yang menegaskan bahwa seseorang tidak diperkenankan melakukan sesuatu karena terkait gendernya.

Bentuk-bentuk mayoritas diskriminasi gender adalah bentuk-bentuk yang memberikan dampak sebagian besar bagi meraka yang tidak semuanya perempuan atau tidak semuanya laki-laki, sedangkan bentuk-bentuk minoritasnya dalah bentuk-bentuk yang memberikan dampak pada suatu minoritas kecil bagi perempuan mauupun laki-laki.

C.    Pandangan Islam terhadap perempuan

Berkembangnya diskursus hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, yang dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran akan fakta-fakta kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan. Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup tua. Kejahatan jenis ini, sebelumnya merupakan kejahatan yang tidak pernah diakui sebagai sebuah kejahatan dan tidak pernah diadili. Berbeda dengan catatan sejarah kejahatan yang menimpa umat manusia pada umumnya, kejahatan terhadap perempuan menjadi semakin sulit tertangani oleh karena dominasi pandangan/perspektif patriarkat yang melekat dan membantu pada pikiran manusia. Berangkat dari perspektif patriarkat inilah budaya patriarkat terbentuk dan menyatu dalam kebudayaan manusia. Dari sini, ketidakadilan gender menimpa perempuan. Terminologi kesetaraan gender dibangun diatas dasar kesadaran pengakuan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Karena ketidaksetaraan itu maka, segenap ikhtiar untuk membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan muncul.

Pengakuan adanya ketidakadilan gender adalah modal awal bagi upaya membangun kesetaraan gender. Tanpa pengakuan, ketidakadilan gender akan tetapi titik awal terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Peremuan, secara biologis memeiliki perbedaan dengan laki-laki. Perbedaan biologis itu bukanlah menjadi pembenar bagi pemeranan perempuan secara tidak adil, tetapi jurusan menuntut setiap orang, institusi sosial, dan negara untuk maemberikan perlidungan khusus kepada perempuan. Fakta perbedaan biologis ini yang kemudian menjadi argumen perlunya perlindungan khusus bagi perempuan. Namun demikian, yang terjadi di sekitar kita, perbedaaan biologis ini justru menjadi justifikasi praktik ketidakadilan gender: subordinasi (derajat yang rendah), marginalisasi, beban ganda (double burden), kekerasan, dan stereotipe.

Meskipun telah terjadi berbagai kemajuan menyangkut hak-hak perempuan, akan tetapi sejauh yang dapat dilihat dalam tradisi pemikiran islam dan perundang-undang, yang berlaku dibanyak negara muslim, termasuk Indonesia, perempuan masih menghadapi berbagai kendala serius untuk menikmati hak-hak asasinya. Perempuan masih mengalami problem diskriminasi gender. Problem diskriminasi berdasarkan gender muncul baik dalam pandangan dominan kaum muslimin maupun dalam hukum-hukum keluarga dan perdata Islam.

Pertama, perempuan diposisikan sebagai makhluk subordinat dengan tugas-tugas domestik. Al-Qur’an secara eksplisit menyebutkan posisi perempuan ini : “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagai yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk perempuan”. (QS. An-Nisa, 4:34). Prioritas laki-laki atas perempuan ini juga dinyatakan pada ayat yang lain : “kaum perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya. Akan tetapi kaum laki-laki (suami) mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada kaum perempuan (isterinya)”. (QS. Al-Baqarah, 2:228)

Kedua, meskipun konteks ayat 34 surat An-Nisa tersebut berkaitan dengan urusan domestik, tetapi sejumlah pandangan ahli tafsir ayat ini juga dirujuk melalui argument analogis utama (qiyas awlawi) untuk menjustifikasi seluruh peran-peran perempuan didalam wilayah publik-politik. Pemikiran ini juga dikuatkan oleh sumber otoritatif lain yaitu hadist shahih (valid) yang secara eksplisit menegaskan ketidakberuntungan bangsa yang dipimpin presiden perempuan : “lan yufliha qawmun wallau amrahum imra-atan”. “(negara tidak akan maju apabila menyerahkan urusanya terhadap perempuan)”. Argument paling banyak dikemukakan adalah bahwa kehadiranya dihadapan dan bersama laki-laki dapat menimbulkan “fitnah” atau berpotensi menggoda. Argumnet keagamaan yang sama digunakan mayoritas besar ulama menolak peran perempuan dalam wilayah legislatif dan yudikatif.

Ketiga, hak cerai ada ditangan laki-laki (suami). Dalam khazanah hukum Islam suami dibenarkan menceraikan isterinya kapan saja dia mau. Sementara perempuan (isteri) hanya bisa bercerai dari suaminya melalui pengajuan gugatan atau yang biasa disebut “khulu” (gugat cerai). Hal ini juga didasarkan atas teks-teks Al-Qur’an, antara lain : “perceraian (yang boleh rujuk) itu adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikannya dengan cara yang patut pula”. (QS. Al-Baqarah, 2:229). Teks-teks Al-Qur’an  yang berhubungan dengan perceraian semuanya ditujukan kepada laki-laki. Norma hukum yang diskriminatif seperti ini juga memiliki implikasi yang busa sangat merugikan bagi kaum perempuan.

Keempat, poligami dibenarkan berdasarkan ayat-ayat Al Qur’an surah An Nisa, 4:3, dan prakik Nabi. UU Perkawinan 1/1974,misalnya, membolehkan poligami dengan sejumlah syarat yang ketat. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pegangan para hakim.

       Kelima, hukum waris. Bagian waris untuk perempuan adalah separoh dari laki-laki. Ketentuan pembagian harta waris yang dianggap diskriminatif inimerujuk pada ayat-ayat suci Al-Qur’an. Ayat Al-Qur’an tersebut berbunyi : “Aku wasiat (pesan) kepadamu tentang anak-anakmu. Bagi laki-laki sebanding dua kali bagian perempuan”. (Q.S. An-Nisa, 4:11). Menafsir ajaran-ajaran keagamaan secara adil harus dimulai dengan mengkritisi pandangan-pandangan fiqh yang relatif dan sangat sosiologi menggunakan landasan prinsip-prinsip dasar universal Islam. Serta pada dasarnya ajaran Islam adalah adil dan setara dalam memandang laki-laki dan perempuan.

  1.  Pandangan Islam Dalam Hubungan Laki-laki dan Perempuan

Islam telah membatasi hubungan lawan jenis atau hubungan seksual antara pria dan

Wanita hanya dengan perkawinan dan kepemilikan hamba sahaya. Sebaliknya, Islam telah menetapkan bahwa setiap hubungan lawan jenis selain dengan dua cara tersebut adalah sebuah dosa besar yang layak diganjar/disanksi dengan hukuman yang paling keras. Diluar hubungan lawan jenis, yakni interaksi yang lain yang merupakan manifestasi dari “gharizah an-naw” (naluri melestarikkan jenis manusia), seperti hubungan antara bapak, ibu, anak, saudara, paman dan lain-lain. Islam telah membolehkanya sebagai hubungan silaturahmi antar mahram, membolehkan pria atau wanita melakukan aktifitas perdagangan, pertanian, industri, selain itu juga membolehkan mereka dalam menghadiri kajiian, keilmuan, melakukan shalat berjama’ah, mengemban dakwah. Islam telah menjadikan kerjasama antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan serta interaksi antar sesama manusia sebagai perkara  yang  pasti dalam  seluruh muamalat sebab, semuanya adalah hamba Allah SWT dan semuanya saling menjamin untuk mencapai suatu kebaikan serta menjalankan ketakwaan dan pengabdianya.

Ayat-ayat Al-Qur’an telah menyeru manusia kepada Islam tanpa membedakan apakah dia seorang pria ataukah wanita. Allah SWT berfirman dalam (QS.Al-A’raf 7 : 158) “ Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada   Tuhanmu”. Meskipun  demikian, Islam sangat berhati – hati menjaga masalah ini,karena itulah, Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong tarjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. Islam melarang siapapun,  baik wanita  maupun prianya. Keluar dari sistem islam yang keras mengatur hubugan lawan jenis, larangan dalam persoalan ini demikian tegas. Atas dasar itu, Islam menetapkansifat’iffah(menjaga kehormatan) sebagai suatu kewajiban. Islam pun menetapkan setiap metode maupun sarana yang dapat menjagakemuliaan dan akhlak terpuji sebagai sesuatu yang juga wajib dilaksanakan,sebagaimana kaidah rasul menyatakan :

“ Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itupun hukumnya wajib pula” Lebih dari itu Islam telah menetapkan hukum-hukum Islam tertentu yang berkenaan dengan hal ini. Hukum-hukum tersebut banyak sekali jumlahnya,diantaranya ada 5 yaitu :

1. Islam telah memerintahkan kepada umat manusia baik pria maupun wanita untuk menundukan pandangan terhadap lawan jenis.

2. Islam melarang pria dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duua’an) kecuali jika wanita iru didampiingi oleh mahramnya.

3. Tidak saling menyentuh lawan jenis.

4. Islam sangat menjaga agar dalam kehiduupan komunitas wanita terpisah dari komunitas pria, baik sisalam masjid, disekolah, dan lain-lain.

5. Islam sangat menjaga agar hubungan  kerjasama antara pria dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan muammalat, bukan hubungan yang wanita hendaknya bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan pria yang bukan mahramnya atau keluar bersama untuk berdarmawisata.

Dengan hukum- hukum ini, islam dapat menjaga interaksi pria dan wanita,sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atauhubungan yang bersifat seksual. Artinya interaksi mereka tetap dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berbagai permasalah dan melakukan berbagai macam aktifivitas.

Sanksi Pelaku Diskriminasi

Disahkan di DPR pada 28 Oktober 2008, Undang- Undang Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Etnis dan Ras bisa dibilang merupakan undang-undang yang paling penting yang dihasilkan wakil rakyat pada tahun itu. Dengan undang-undang ini, menurut Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Diskriminasi tersebut, Murdaya Poo, mereka yang melakukan diskriminasi bisa dipidanakan. ”Misalnya sekolah yang melakukan diskriminasi, rektornya atau universitasnya bisa dipidanakan secara personal.

Awalnya undang-undang ini bernama Rancangan Undang-Undang Antidiskriminasi. Sesuai namanya, jika disahkan, undang-undang ini kelak diharapkan akan mencegah segala jenis diskriminasi. Tetapi, belakangan, DPR mengubah dan membatasi cakupannya hanya pada penghapusan diskriminasi etnis dan ras.

Pasal 15:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Pasal 16

Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing masing ancaman pidana maksimumnya.

By yatmizia ilham

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s